Tanpa
dihadiri unsur buruh, Dewan Pengupahan mengadakan rapat yang merekomendasikan
dua ketetapan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Dewan Pengupahan memberikan dua rekomendasi pada gubernur pada malam ini. Pertama rekomendasi dari unsur pengusaha menghendaki UMP 2014 sama dengan dengan KHL, yakni sebesar Rp2.299.860,33. Sementara pemerintah merekomendasikan UMP 2014 sebesar Rp2.441.301,74.
"Rp2,4 juta ini dengan formula KHL pada tahun 2013 ditambah dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata tahun 2013 dan 2014 sebesar 6,15 persen," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Priyono usai rapat di Gedung Blok G, Balai Kota, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Priyono menuturkan, rekomendasi tersebut akan diserahkan malam ini kepada Jokowi untuk penetapan 1 November 2013. "Keputusan UMP DKI sekarang sudah menjadi kewenangan gubernur. Keputusan terakhir di gubernur," jelas Priyono.
Terkait absennya perwakilan buruh dalam perundingan Dewan Pengupahan penetapan UMP, Priyono menyatakan penetapan rekomendasi ini sudah melalui mekanisme yang benar.
"Kita sudah memberi kesempatan unsur buruh untuk dua kali sidang, tetapi mereka tak hadir. Kita juga menyampaikan kepada peserta sidang apa sidang bisa dilanjutkan, peserta sidang menjawab sidang tetap dilanjutkan mengingat 1 November harus ditetapkan," ujarnya.
Sebelumnya, selama tiga hari gabungan unsur buruh melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan KHL sebesar Rp2,7 juta dan UMP sebesar Rp3,7 juta.
Dewan Pengupahan memberikan dua rekomendasi pada gubernur pada malam ini. Pertama rekomendasi dari unsur pengusaha menghendaki UMP 2014 sama dengan dengan KHL, yakni sebesar Rp2.299.860,33. Sementara pemerintah merekomendasikan UMP 2014 sebesar Rp2.441.301,74.
"Rp2,4 juta ini dengan formula KHL pada tahun 2013 ditambah dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata tahun 2013 dan 2014 sebesar 6,15 persen," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Priyono usai rapat di Gedung Blok G, Balai Kota, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Priyono menuturkan, rekomendasi tersebut akan diserahkan malam ini kepada Jokowi untuk penetapan 1 November 2013. "Keputusan UMP DKI sekarang sudah menjadi kewenangan gubernur. Keputusan terakhir di gubernur," jelas Priyono.
Terkait absennya perwakilan buruh dalam perundingan Dewan Pengupahan penetapan UMP, Priyono menyatakan penetapan rekomendasi ini sudah melalui mekanisme yang benar.
"Kita sudah memberi kesempatan unsur buruh untuk dua kali sidang, tetapi mereka tak hadir. Kita juga menyampaikan kepada peserta sidang apa sidang bisa dilanjutkan, peserta sidang menjawab sidang tetap dilanjutkan mengingat 1 November harus ditetapkan," ujarnya.
Sebelumnya, selama tiga hari gabungan unsur buruh melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan KHL sebesar Rp2,7 juta dan UMP sebesar Rp3,7 juta.
Analisa:
Penetapan upah buruh yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah DKI Jakarta sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan apa yang
menjadi unsur pendukung jumlah UMP DKI akan dinaikkan yaitu sejumlah Rp2.441.301,74. Namun serikat buruh tetap pada tuntutannya yang menginginkan upah meraka
sejumlah Rp. 3.700.000. Padahal pada tahun ini upah buruh sudah dinaikkan,
namun mereka menginginkan agar upah dinaikkan lagi.
Sumber: http://economy.okezone.com/read/2013/10/31/320/890219/ump-dki-jakarta-diusulkan-rp2-44-juta
(1 November 2013, 22.20)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar